Soal Jodoh, Soal Cinta, Soal Agama

Banyak orang percaya bahwa jodoh ada di tangan Tuhan, selain rezeki dan usia. Dalam tiga hal itu—jodoh, mati, dan rezeki—konon manusia harus percaya pada ketentuan Tuhan, karena memang manusia tak bisa menentukan apalagi memastikan.

Dalam rezeki, misalnya, kita bisa banting tulang dan berpanas-hujan, bekerja siang malam. Tapi jika memang belum rezeki, tetap saja uang susah didapatkan. Di lain waktu, kita sedang enak-enakan di rumah, tiba-tiba rezeki datang sendiri dalam bentuk tak terduga. Rezeki itu misteri, karenanya manusia pun percaya rezeki ada di tangan Tuhan. Tugas kita mencarinya, dan Tuhan yang menentukan.

Begitu pula usia dan kematian. Kita tak pernah tahu berapa umur kita di dunia ini, dan kapan atau di mana akan mati.

Kadang ada orang yang tiba-tiba mati tanpa sakit sama sekali. Ada pula yang sudah sakit bertahun-tahun tapi tetap bertahan hidup. Lainnya lagi jatuh sakit dan telah diupayakan berobat kemana-mana, menghabiskan banyak biaya, melibatkan dokter-dokter tingkat dunia, tapi tetap tak tertolong. Usia dan kematian menjadi ketentuan Tuhan, dan manusia tak berdaya dalam ketentuan itu. Kalau waktunya mati, berusaha bagaimana pun tetap saja mati.

Lalu jodoh. Bisakah kita yakin siapa yang kelak akan menjadi jodoh kita? Saya tidak bisa. Dan sepertinya masing-masing orang juga tidak memiliki kemampuan untuk memastikan siapa yang akan menjadi jodohnya. Ada orang yang telah pacaran bertahun-tahun, dan tampaknya mereka akan bersama hingga menikah. Tapi kemudian putus di tengah jalan. Lalu kita menyimpulkan, “Yah, memang belum jodoh.”

Di lain waktu, kita mendengar ada orang yang tidak pernah keluar rumah, lalu sekalinya keluar menemukan orang yang tepat, lalu pacaran, lalu nyebar undangan pernikahan, lalu teman-temannya kaget bukan kepalang. Dan kita pun tersenyum sambil berucap, “Yah, jodoh memang aneh dan misterius.”

Karena aneh dan misterius itulah kita menganggap jodoh sebagai hal yang tak pasti, dan karenanya kita menggantungkan pada ketentuan Tuhan. Kita meyakini, jika memang Tuhan tidak berkehendak, dua manusia yang telah bersama bertahun-tahun sekalipun bisa terpisah. Sebaliknya, jika Tuhan memang berkehendak, orang yang terpisah bermil-mil jauhnya bisa berjumpa dan menikah. Seperti kata pepatah, asam di gunung dan garam di laut pun bisa bertemu jika memang berjodoh.

Jadi, dalam hal jodoh—sebagaimana dalam rezeki dan usia—manusia hanya bisa berusaha, namun tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa mencari pacar, mencari jodoh, mencari pasangan, namun ketentuan tetap di tangan Tuhan.

Nah, di dalam upaya pencarian itu, kita biasanya tidak hanya menggantungkan sepenuhnya pada takdir Tuhan, namun juga memasang setumpuk kriteria yang kita inginkan—dari penampilan fisik, tingkat usia, latar belakang, hingga pandangan hidup. Meski kita percaya jodoh ada di tangan Tuhan, namun kita tetap selektif.

Di antara kriteria yang biasa kita gunakan untuk memilih jodoh, kesamaan agama adalah satu di antaranya. Tidak sedikit di antara kita yang memandang perbedaan agama antar suami-istri bisa mendatangkan masalah di kemudian hari. Misalnya bagaimana menentukan agama bagi anak-anak kelak. Memang ada pasangan yang “nekat” kawin meski beda agama, namun lebih banyak yang tidak.

Mungkin, kita yang termasuk generasi masa kini bisa berpandangan cukup liberal, misalnya tidak terlalu merisaukan perbedaan agama untuk sebuah perkawinan. Artinya, jika pacar kita beda agama, bisa jadi kita tidak terlalu merisaukan dan tetap akan menikah dengannya. Tapi bagaimana dengan orang tua kita? Mereka belum tentu seliberal kita, dan belum tentu merestui pernikahan kita jika calon pasangan beda agama. Di negeri ini, kesamaan agama bahkan menempati peringkat atas dalam hal memilih jodoh.

Selain itu, sebagai orang yang hidup dengan menganut budaya ketimuran, kita pun membutuhkan restu orang tua dalam perkawinan yang kita jalani—baik restu formal maupun informal. Kita tentu menginginkan orang tua dan keluarga bisa menerima pasangan kita, menjadikan suami atau istri kita sebagai bagian dari mereka. Dan untuk diterima itu, kesamaan agama sering kali menjadi salah satu syarat.

Banyak teman yang menyatakan bahwa penerimaan keluarga adalah hal penting dalam memilih pasangan. Meski kita merasa cocok dengan pasangan yang kita pilih sekali pun, rasanya belum paripurna jika keluarga—khususnya orang tua kita—tidak bisa menerima kehadirannya. Dan saya pun setuju. Jika kelak saya menikah, saya tentu ingin orang tua dan keluarga bisa menerima pasangan saya, sebagaimana saya ingin keluarga pasangan menerima saya.

Dan untuk bisa diterima itu, sepertinya, saya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan orang tua, yang salah satunya adalah persamaan agama. Semodern atau bahkan seliberal apa pun diri saya, tetap saja saya memiliki keluarga dan orang tua yang harus dihormati. Artinya, jika suatu hari menemukan seseorang yang saya anggap jodoh, namun ternyata berbeda agama, saya harus memikirkan kembali, dan memikirkan kembali, dan memikirkan kembali, untuk menikahinya.

Cinta dan agama, dalam budaya kita, sepertinya memang tidak ditakdirkan seiring sejalan. Cinta dan agama, sepertinya, memang tidak berjodoh, sehingga jika dua orang berbeda agama memutuskan untuk menikah, biasanya timbul berbagai polemik. Jangankan di dunia nyata, bahkan dalam kisah film pun cinta dan agama sering sulit mendapat restu.

Jadi, kita percaya jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi kita juga menentukan syarat bahwa jodoh harus seagama. Di atas semua itu, jodoh tetap misteri, karena kita tak tahu siapa yang akan menjadi jodoh kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau jodoh yang ditentukan Tuhan untuk kita ternyata berbeda agama...?

Sebagai lajang, saya kadang membayangkan. Suatu hari saya bertemu dengan seorang perempuan yang membuat saya jatuh cinta, bahkan mabuk kepayang. Dia memenuhi semua kriteria yang saya inginkan, dan lebih penting lagi dia menerima cinta saya, serta bersedia diajak menikah. Saya meyakini dialah jodoh saya, karena bersamanya saya merasa tenang, tenteram, dan bahagia. Saya bersyukur menemukannya, sebagaimana dia bahagia bersama saya.

Tapi kemudian kami tahu, ternyata kami berbeda agama. Sebesar apa pun cinta saya kepadanya, seyakin apa pun dia jodoh saya, orang tua kami belum tentu setuju dan memberi restu, dan keluarga pun belum tentu bisa menerima pernikahan kami. Bagi keluarga saya maupun keluarga perempuan itu, syarat penting untuk pernikahan adalah kesamaan keyakinan. Keluarga saya tidak bisa menerimanya, dan keluarganya juga tidak bisa menerima saya.

Jalan tengah yang kompromistis mungkin salah satu di antara kami pindah keyakinan, agar agama kami sama. Tapi kami sama-sama idealis, dan lebih memilih berpisah daripada pindah agama. Maka dua orang yang telah yakin sama-sama berjodoh pun kemudian berpisah karena perbedaan keyakinan.

Setelah itu—masih dalam bayangan saya—di hari-hari selanjutnya saya tidak bisa jatuh cinta lagi. Saya masih terus teringat pada perempuan itu, tetap jatuh cinta kepadanya, dan tak pernah mampu jatuh cinta kepada perempuan lain. Saya ingin jatuh cinta lagi, saya ingin menemukan perempuan yang akan menjadi pendamping saya sampai mati, namun takdir tak juga mempertemukan jodoh yang tepat. Hingga kemudian saya mati, saya tetap melajang.

Sampai di sini, bayangan saya mulai nakal. Saya membayangkan, di akhirat kelak, Tuhan bertanya kepada saya, “Hei, Hamba-Ku, kenapa kau melajang seumur hidup?”

“Tuhan,” saya menjawab, “sebenarnya saya ingin menikah dengan perempuan yang telah Kau-ciptakan. Dulu, saat masih hidup di dunia, saya pernah bertemu dengan seorang hamba-Mu yang membuat saya jatuh cinta. Saya ingin menikah dengannya, ingin menjadikannya pendamping seumur hidup. Kami sama-sama jatuh cinta dan yakin berjodoh. Tapi kemudian kami memilih berpisah, karena perbedaan agama. Sejak itu saya tak pernah bisa jatuh cinta lagi, hingga tetap melajang ketika mati.”

“Kau percaya jodoh ada di tangan-Ku?”

“Tentu saya percaya, Tuhan.”

Dan Tuhan menegaskan, “Kau percaya jodoh adalah ketentuan-Ku. Tapi ketika Ku-berikan jodoh untukmu, kau menolak karena perbedaan agama. Jadi, apa arti kepercayaan dan imanmu kepada-Ku?”

Saya tak mampu menjawab. Bahkan setelah bertahun-tahun memikirkannya pun, saya tetap tak mampu menjawab.

Gila

Saya bertanya pada seorang gila, “Kenapa kau gila?”

Orang gila itu menjawab, “Karena, kalau dipikir-pikir, semua hal tidak masuk akal.”

Dia benar.

Mungkin saya juga gila.

SBY Main Twitter, dan Boediono Mengirim Mention

SBY, atau Susilo Bambang Yudhoyono, bikin akun Twitter pribadi, dengan username @SBYudhoyono. Tweet pertamanya berbunyi, “Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*”

Orang pertama yang di-follow SBY di Twitter adalah wakilnya dalam pemerintahan, yaitu Boediono, yang username-nya @boediono. Sesaat setelah di-follow SBY, Boediono mengirim mention, “Bapak @SBYudhoyono terima kasih sudah memfollow akun saya. Senang dapat berbagi aspirasi dengan Bapak & seluruh saudara sebangsa setanah air.”

Sebagai pengguna Twitter yang baik, SBY membalas mention itu, “@boediono terima kasih Pak Boed. Salam untuk keluarga. *SBY*”

Terlepas dari nada basa-basi formalnya, percakapan itu sebenarnya sangat manis dan baik-baik saja. Tidak ada yang salah dalam percakapan itu. Namun, karena percakapan itu dilakukan dua orang penting—presiden dan wakil presiden Indonesia—maka percakapan yang baik dan wajar itu pun mengundang komentar macam-macam. Apalagi, di Twitter, semua orang bisa mengirim komentar untuk siapa pun dengan mudah.

Dari banyaknya komentar (mention) untuk kedua orang di atas, salah satu komentar berbunyi, “Kaya kagak ketemu setaun aje.”

Saya bisa membayangkan maksud si pengomentar itu. Mungkin, dalam bayangannya, Pak SBY dan Pak Boediono kan presiden dan wakil presiden. Kedua orang itu tentunya bertemu setiap hari, saling sapa setiap waktu, bahkan bisa jadi bekerja dalam satu ruang kantor yang sama. Tapi kenapa di Twitter harus pakai basa-basi “salam untuk keluarga” segala, seolah jarang ketemu?

Kultur di Indonesia memang belum terbiasa membedakan antara jabatan struktural dan jabatan nonstruktural. Akibatnya, kita sering menyamakan keduanya meski sebenarnya jauh berbeda. Seperti ketika SBY mulai dolanan Twitter, kita beranggapan bahwa SBY bermain Twitter sebagai presiden. Padahal, ketika sedang di Twitter, SBY bukan lagi presiden, tapi sebagai pribadi—seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami.

Presiden adalah jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan hirarkis yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jika ingin diperluas, jabatan struktural juga memiliki jam kerja yang jelas, gaji, hari libur, jangka waktu menjabat, sampai kemungkinan dana pensiun. Selain presiden, jabatan semacam gubernur, walikota, bupati, sampai camat dan lurah, juga termasuk jabatan struktural.

Berbeda dengan jabatan struktural, adalah jabatan nonstruktural. Jika jabatan struktural adalah jabatan hirarkis yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, serta memiliki jam kerja yang jelas, gaji, hari libur, jangka waktu menjabat, sampai kemungkinan dana pensiun, maka jabatan nonstruktural adalah kebalikannya. Jabatan nonstruktural adalah jabatan yang diberikan keluarga atau masyarakatnya secara sukarela.

Contoh mudah jabatan nonstruktural adalah sebutan yang kita berikan kepada lelaki yang menjadi ayah kita, atau sebutan yang kita berikan kepada wanita yang menjadi ibu kita. “Ayah” dan “Ibu” adalah jabatan nonstruktural. Itu jabatan yang secara otomatis dimiliki lelaki atau wanita yang memiliki anak.

Dalam jabatan mereka sebagai ayah dan ibu, keduanya tidak memiliki jam kerja yang pasti (sering kali sampai 24 jam tanpa henti), mereka tidak digaji (bahkan konon mereka sudah bahagia ketika melihat anak-anaknya dapat hidup dengan baik), mereka tidak punya hari libur (bahkan sering sampai kurang tidur), tidak ada jangka waktu menjabat (jabatan itu mereka sandang sampai mati), dan tidak ada dana pensiun (karena jabatannya memang tak pernah selesai).

Ciri-ciri jabatan nonstruktural—sebagaimana yang dijelaskan di atas—tentu berbeda dengan jabatan struktural semacam presiden, wakil presiden, gubernur, walikota, bupati, camat, sampai lurah dan kepala dusun. Karena sistem jabatannya berbeda, maka jam kerja mereka pun berbeda. Karena itu pula, penyebutan jabatan struktural hanya berlaku ketika mereka sedang bekerja. Begitu jam kerja mereka selesai, atau sedang tidak bekerja, jabatan mereka pun ditanggalkan.

Ketika SBY sedang bekerja di kantornya, atau sedang memimpin rapat dalam pemerintahannya, maka SBY adalah seorang presiden. Itu jabatan struktural yang dimilikinya. Tetapi, ketika SBY sedang bersenda gurau dengan keluarganya, atau sedang asyik nulis tweet di Twitter di luar jam kerjanya, maka SBY bukan lagi presiden. Dia seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, atau setidaknya seorang teman bagi orang lainnya.

Karena itu pula, tweet pertama yang ditulis SBY di Twitter berbunyi, “Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*”

Coba perhatikan kalimat itu. SBY menyapa Indonesia—khususnya para pengguna Twitter yang tinggal di Indonesia. Namun, dalam tweet itu, SBY juga menyertakan kata, “Salam kenal.” Padahal, kalau kita pikir, memangnya siapa bocah Indonesia yang tidak kenal SBY? Wong dia presiden Indonesia.

Tetapi, SBY tentu menyadari, bahwa di Twitter dia “orang biasa”, bukan lagi presiden. Dia membuat akun Twitter sebagai pribadi, dan menulis tweet sebagai seorang suami, seorang ayah, atau seorang teman. Karena menyadari dirinya masih “anak baru” di Twitter, SBY pun tak lupa menyatakan “Salam kenal.” Melalui tweet itu, SBY sebenarnya telah menunjukkan bahwa dia bukan presiden ketika sedang bermain Twitter.

Karenanya, ketika Boediono mengirim mention, SBY pun membalasnya sebagai seorang teman kepada temannya, bukan sebagai presiden kepada wakilnya. Dalam jabatan mereka sebagai presiden dan wakil, mungkin keduanya biasa ketemu, biasa bercakap, dan biasa saling sapa. Tapi mungkin keduanya terlalu sibuk mikir kerja, sampai tak ingat masing-masingnya punya keluarga. Ketika di Twitter, SBY baru ingat keluarga temannya, dan titip salam untuk mereka.

Tidak ada yang salah dengan percakapan SBY dan Boediono. Hanya saja, kita yang mungkin belum terbiasa membedakan jabatan struktural dan jabatan nonstruktural. Kita belum terbiasa memahami bahwa jabatan struktural hanya berlaku pada jam kerja, dan jabatan itu ditanggalkan ketika jam kerja berakhir. Yang kadang ironis, ada pejabat struktural yang masih saja merasa menyandang jabatannya ketika sedang tidak bekerja.

Jadi, ketika seorang presiden atau gubernur atau bupati dan semacamnya sedang bekerja, mereka adalah presiden, gubernur, bupati, dan semacamnya. Karenanya, kita pun menyebut mereka “Pak Presiden”, “Pak Gubernur”, “Pak Bupati”, atau semacamnya. Tetapi ketika mereka sedang asyik bercanda dengan keluarganya di rumah di luar jam kerja, mereka bukan lagi presiden, bukan lagi gubernur, bukan lagi bupati. Maka kita pun menyebut mereka dengan namanya.

Ketika SBY sedang memimpin rapat di kantor pemerintahan, dia adalah “Pak Presiden”. Tetapi, ketika SBY sedang menulis tweet di Twitter, dia adalah “Pak SBY”. Ketika Jokowi sedang sibuk bekerja di kantornya, dia adalah “Pak Gubernur”. Tetapi ketika Jokowi sedang makan soto bersama keluarganya di malam Minggu, dia adalah “Pak Jokowi”. Jabatan struktural memiliki jam kerja yang jelas, dan sebutan untuk jabatan mereka pun hanya berlaku pada waktu jam kerja, atau ketika mereka sedang bekerja.

Berbeda halnya dengan jabatan nonstruktural. Karena tidak memiliki jam kerja yang pasti, dan jabatan itu disandang sampai seumur hidup, maka kita pun tetap menyebut jabatan mereka di mana pun, dan kapan pun. Wanita yang kita panggil “Ibu” tetap memiliki dan menyandang jabatan itu meski di mana pun, di waktu kapan pun. Di rumah, dia seorang “Ibu”. Di pasar, dia tetap “Ibu”. Bahkan umpama dia juga bermain Twitter, kita tetap memanggilnya “Ibu”.

Selain ayah dan ibu, ulama juga termasuk jabatan nonstruktural, karena sebutan ulama diberikan masyarakat sebagai penghargaan kepada seseorang, dan jabatan itu tidak memiliki jam kerja serta batas waktu, apalagi gaji dan dana pensiun. Karena ulama bukan jabatan nonstruktural, maka kita pun tetap memanggilnya dengan jabatannya tanpa batas ruang dan waktu. So, ketika Gus Mus membuat akun di Twitter, Gus Mus tetap ulama, dan kita tetap memanggilnya “Pak Kyai”, atau semacamnya.

Ada perbedaan yang jelas antara jabatan struktural dan jabatan nonstruktural. Namun, kultur budaya kita yang mungkin belum terbiasa memahami dan menggunakannya. Karenanya, kita akan berterima kasih, jika Pak SBY atau pejabat lainnya mulai memasyarakatkan hal itu melalui Twitter. Agar rakyat Republik Twitter ini bisa lebih memahami kapan pemimpinnya menjadi presiden yang memimpin negara, dan kapan menjadi orang biasa yang ramah disapa.

Tuhan Tidak Butuh Bodyguard, Agama Tidak Perlu Preman, dan Kebenaran Tidak Dibangun dengan Cara Menyalahkan Keyakinan Orang Lain

Kira-kira begitu.